nusakini.com--Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta. 

Rapat koordinasi ini mengusung tema Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menyampaikan laporannya mengklaim seluruh pembangunan fisik wilayah perbatasan sudah selesai. 

"Pembangunan infrastruktur ekonomi 99 persen sudah selesai. Untuk tahun anggaran 2018 ini adalah pembangunan infrastruktur sosial," kata Tjahjo yang juga kepala BNPP. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

Tjahjo menuturkan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bisa terwujud berkat kerja sama antara sejumlah lembaga dan kementerian. 

Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Tjahjo menambahkan, rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 guna mempersiapkan pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan untuk kawasan Natuna, Morotai, Bitung dan sejumlah kawasan di Kupang, NTT. 

"Ini saya kira 2018 (pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan) sudah bisa selesai dengan baik," pungkasnya. (p/ab)